Beranda Sumsel Maju untuk Semua Mendagri Gunakan Istilah PPKM Level 1 Hingga Level 4 Usulan Herman Deru

Mendagri Gunakan Istilah PPKM Level 1 Hingga Level 4 Usulan Herman Deru

116

Sumsel24.Com PALEMBANG – Pemerintah pusat resmi mengeluarkan kebijakan terkait perpanjangan pengetatan mobilitas masyarakat guna menekan angka penyebaran covid-19.

Perpanjangan kebijakan tersebut dilakukan menyusul setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dimana PPKM tersebut diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Hanya saja dalam Inmendagri tersebut, Istilah PPKM Darurat tidak lagi digunakan dan diganti menjadi PPKM Level 4 Covid-19 Jawa dan Bali.

Berdasarkan lembaran Inmendagri yang disampaikan Pusat Penerangan Kemendagri yang disampaikan, Rabu (21/07), PPKM Level 4 tersebut berlaku mulai 21 Juli hingga 25 Juli 2021 mendatang. Bahkan ketentuannya pun tidak berbeda dari Kemendagri yang sebelumnya.

Akan tetapi, ada tambahan ketentuan terkait pengaturan sistem kerja kantor pemerintahan di sektor esensial yang memberikan layanan publik yang tidak bisa ditunda.

Baca Juga :  Rapat dengan Menko Polhukam, Herman Deru Keluhkan Soal Informasi Titik Api yang Kurang Update

Oleh karena itu, untuk sektor tersebut diberlakukan work from office (WFO) atau kerja dari kantor maksimal 25 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengusulkan pada Presiden RI Joko Widodo agar istilah PPKM Darurat diubah, sebab kata darurat dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

“Izin pak presiden sekedar informasi, masyarakat ini agak sedikit takut mendengar kata PPKM darurat ini pak, mungkin istilahnya diganti saja dengan yang lain. Karena kalau bicara tentang darurat itu masyarakat menjadi khawatir,” kata Herman Deru dalam rapat bersama presiden beberapa waktu lalu.

Selain itu, dia juga meminta agar Pemerintah pusat untuk dapat menyalurkan vaksin Covid-19 secara proporsional ke daerah. Sehingga percepatan vaksinasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dapat berjalan sesuai dengan target.

“Kami di daerah ini, sangat siap untuk memberikan vaksinasi pada masyarakat. Kendalanya kuota vaksin yang diterima daerah sangat terbatas. Jadi kami berharap pembagian vaksin itu dilakukan secara proporsional. Jangan sampai ini menjadi penghambat percepatan vaksinasi,” tegas Herman Deru.

Baca Juga :  Percepat Geliat Pembangunan 70 Desa  Persiapan, Herman Deru Kucurkan Dana Stimulan

Presiden RI Joko Widodo pun menyetujui perubahan PPKM Darurat diganti menjadi Level 1 hingga level 4.

“Mengenai istilah PPKM Darurat juga sering sekali menjadi bahasan dan banyak masukan dari yang lain salah satunya pak Gubernur. Untuk itu kita akan ubah namanya menjadi PPKM level 1 sampai level 4, terimakasih sarannya pak gubernur,” ujar Jokowi.

Sedangkan untuk vaksin ini memang kita dahulukan yang daerah yang mengalami lonjakan Covid-19 tinggi.

“Karena itu yang kita putuskan melihat data yang tinggi terlebih dahulu, agar terbentuk herd immunity dan tidak menyebar ke daerah lain,” tegas Jokowi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here